PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI UNIT GAWAT DARURAT

July 7, 2017

PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI GAWAT DARURAT
A. Pengertian
Administrasi adalah Biaya merupakan kas atau nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan guna untuk memberikan suatu manfaat yaitu peningkatan di masa mendatang. Biaya merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi yang telah terjadi atau mungkin yang akan terjadi yang dapat diukur dengan satuan uang untuk mencapai tujuan.
Unit Gawat Darurat berperan sebagai gerbang utama jalan masuknya penderita gawat darurat. Kemampuan suatu fasilitas kesehatan secara keseluruhan dalam hal kualitas dan kesiapan dalam perannya sebagai pusat rujukan penderita dari pra rumah tercermin dari kemampuan unit ini. Standarisasi Unit Gawat Darurat saat ini menjadi salah satu komponen penilaian penting dalam perijinan dan akreditasi suatu rumah sakit. Penderita dari ruang UGD dapat dirujuk ke unit perawatan intensif, ruang bedah sentral, ataupun bangsal perawatan. Jika dibutuhkan, penderita dapat dirujuk ke rumah sakit lain.Untuk perawatan di UGD (Unit Gawat Darurat), Pasien bisa dirawat dengan rawat inap ataupun tidak, hal ini ditentukan seberapa parah sakit yang diderita pasien. Ketika pasien datang, pasien langsung dibawa keruang UGD untuk diperiksa, dalam pemeriksaan ini ditentukan apakah pasien harus rawat inap atau tidak.
1. Pasien Rawat Jalan
• Setelah pemeriksaan terhadap pasien selesai, jika tidak ada pendamping pasien, pihak rumah sakit akan menelpon keluarga pasien untuk datang.
• Proses selanjutnya pasien harus segera mendaftar direceptionist (khusus UGD), kemudian diberi slip pembayaran untuk membayar biaya pemeriksaan dan biaya obat.
• Membayar di loket pembayaran.
• Kembali ke receptionist untuk menebus resep dengan menunjukkan slip pembayaran yg sudah di sahkan di loket pembayaran sebagai bukti lunas pembayaran.
• Mengambil obat di apotek dengan memberikan resep terlebih dahulu.
• Setelah mendapat obat, jemput pasien di UGD dan pasien bisa pulang.
2. Pasien Rawat Inap
• Setelah pemeriksaan terhadap pasien selesai dan pasien harus rawat inap, pendamping pasien mendaftar di administrasi khusus rawat inap.
• Setelah mendaftar dan mendapat ruangan, pasien segera dibawa ke ruangan rawat inap.
• Setelah pasien sembuh dan diberi izin pulang oleh dokter, pendamping harus menyelesaikan administrasi dengan mengambil slip pembayaran biaya rawat inap (sudah termasuk obat yang diberi selama rawat inap).
• Pembayaran dilakukan di loket bank yang disediakan.Setelah proses administrasi selesai, pendamping beserta pasien akan diberikan resume dan penjelasan mengenai kondisi kesehatan pasien oleh dokter yang menangani.
• Setelah itu pasien bisa pulang (pasien tidak perlu menebus resep obat, karena obat sudah diberikan ketika masa rawat inap).

Prosedur Pelayanan Gawat Darurat

Prosedur Pelayanan Rawat Jalan

B. Kesimpulan
1. Pasien datang di instalasi gawat darurat, sementara keluarga pasien/pengantar.
2. Pasien mengurus pendaftaran di loket TPPGD. Untuk beberapa kasus tertentu seperti pasien yang datang dalam keadaan terpapar polutan/kotoran lain, maka pasien akan dibersihkan terlebih dahulu di ruang dekontaminasi (apabila kondisi umum memungkinkan) baru bisa masuk ruang IGD.
3. Petugas IGD melakukan Triase di ruang triase yaitu dengan menerima pasien, melakukan penilaian cepat tentang keadaan klinis pasien, memutuskan prioritas penanganan pasien berdasarkan kegawatdaruratan.
4. Untuk pasien darurat dilakukan tindakan sesuai kebutuhan, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter spesialis.
5. Untuk pasien gawat darurat dilakukan resusitasi dan stabilisasi, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter spesialis. Dan untuk kondisi tertentu, jika diperlukan pasien juga bisa langsung menuju OK atau ICU untuk perawatan lebih lanjut.
6. Setelah selesai keluarga pasien melakukan pengurusan administrasi untuk :
– Pulang
– Rawat inap
– Rujuk ke RS yang lebih tinggi

DAFTAR PUSTAKA
Kemenkes RI Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit
Kemenkes RI Nomor 145/Menkes/SK/IX/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Gawat Darurat dan Bencana
Azrul. 2010. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta : PT Bina Rupa Aksara.

Advertisements

Tugas Online 5

June 10, 2017

Prosedur Pelayanan Farmasi

1. Pengertian pelayanan farmasi
Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik.

2. Tujuan pelayanan farmasi
a. Mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah terkait Obat.
b. Meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian.
c. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian.
d. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).

3. Standar pelayanan farmasi
Menurut permenkes No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.
Standar pelayanan Farmasi :
a. Kegiatan perbekalan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya.
b. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan suatu siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi yang diperlukan bagi kegiatan Pelayanan Kefarmasian.
c. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya.

4. Indikator
Indikator dibedakan menjadi :
a. Indikator persyaratan minimal yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur terpenuhi tidaknya standar masukan, proses, danlingkungan.
b. Indikator penampilan minimal yaitu indikator yang ditetapkan untuk mengukur tercapai tidaknya standar penampilan minimal pelayanan yang diselenggarakan.

5. Prosedur
a. Pemilihan
Proses kegiatan sejak dari meninjau masalah kesehatan yang terjadi di rumah sakit, identifikasi pemilihan terapi, bentuk dan dosis, menentukan kriteria pemilihan dengan memprioritaskan obat esensial, standarisasi sampai menjaga dan memperbaharui standar obat. Penentuan seleksi obat merupakan peran aktif apoteker dalam Panitia Farmasi dan Terapi untuk menetapkan kualitas dan efektifitas, serta jaminan purna transaksi pembelian.
b. Perencanaan
Proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggung jawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain Konsumsi, Epidemiologi, Kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
c. Pengadaan
Kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui, melalui :
a. Pembelian : Secara tender (oleh Panitia Pembelian Barang Farmasi) dan Secara langsung dari pabrik / distributor / pedagang besar farmasi / rekanan.
b. Produksi/pembuatan sediaan farmasi : Produksi Steril dan Produksi Non Steril
c. Sumbangan / droping / hibah.
d. Produksi
Kegiatan membuat, merubah bentuk, dan pengemasan kembali sediaan farmasi steril atau nonsteril untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kriteria obat yang diproduksi : Sediaan farmasi dengan formula khusus, Sediaan farmasi dengan harga murah, Sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil, Sediaan farmasi yang tidak tersedia dipasaran, Sediaan farmasi untuk penelitian, Sediaan nutrisi parenteral dan Rekonstruksi sediaan obat kanker.
e. Penerimaan
Kegiatan untuk menerima perbekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian, melalui pembelian langsung, tender, konsinyasi atau sumbangan. Pedoman dalam penerimaan perbekalan farmasi: Pabrik harus mempunyai Sertifikat Analisa, Barang harus bersumber dari distributor utama, Harus mempunyai Material Safety Data Sheet (MSDS), Khusus untuk alat kesehatan/kedokteran harus mempunyai certificate of origin dan Expire date minimal 2 tahun.
f. Penyimpanan
Kegiatan pengaturan perbekalan farmasi menurut persyaratan yang ditetapkan: Dibedakan menurut bentuk sediaan dan jenisnya, Dibedakan menurut suhunya, kestabilannya, Mudah tidaknya meledak/terbakar, Tahan/tidaknya terhadap cahaya disertai dengan sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan.
g. Pendistribusian
Kegiatan mendistribusikan perbekalan farmasi di rumah sakit untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta untuk menunjang pelayanan medis. Sistem distribusi dirancang atas dasar kemudahan untuk dijangkau oleh pasien dengan mempertimbangkan : Efisiensi dan efektifitas sumber daya yang ada, Metode sentralisasi atau desentralisasi, Sistem floor stock, resep individu, dispensing dosis unit atau kombinasi.
h. Penghapusan Perbekalan Farmasi
Penghapusan perbekalan farmasi dilakukan terhadap obat yang sudah tidak memenuhi standar farmasi Rumah Sakit antara lain : Obat sudah Kadaluwarsa, Obat yang sudah ditarik izin edarnya dari BPOM RI, Obat yang sudah Rusak.
i. Pemantauan Dan Pelaporan Efek Samping Obat
Kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi. Kegiatan : Menganalisa laporan Efek Samping Obat, Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai resiko tinggi mengalami Efek Samping Obat, Mengisi formulir Efek Samping Obat, Melaporkan ke Panitia.

DAFTAR PUSTAKA
Febriawati, Henni 2013. Manajemen Logistik Farmasi Rumah Sakit. Yogyakarta : Gosyen Publishing.
Siregar, Amalia. 2003. Farmasi Rumah Sakit : Teori dan Penerapan. Jakarta : EGC.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2016. Pedoman Pelayanan Farmasi Rumah : Sakit Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit. Jakarta : Depkes RI

Pelayanan Rekam Medis Rumah Sakit

May 27, 2017

Pelayanan Rekam Medis Rumah Sakit
A. Pelayanan rekam medis
Menurut pasal 46 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004, Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan lain yang diberikan kepada pasien. Dan yang dimaksud dengan “petugas” adalah dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada pasien.
Pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan (RMIK) adalah kegiatan peyanan penunjang secara professional yang berorientasi pada kebutuhan informasi kesehatan bagi pemberi layanan kesehatan, administrator dan manajemen pada sarana pelayanan kesehatan dan instansi lain yang berkepentingan berdasarkan pada ilmu pengetahuan teknologi rekam medis (system ilmu social, epidemiologi, terminology medis, biostatistik, prinsip hukum medis dan teknologi informasi).

B. Kegunaan rekam medis
Beberapa kegunaan rekam medis sebagai berikut :
1. Aspek Administrasi
Suatu berkas rekam medis yang berisi tentang tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan para medis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.
2. Aspek Legal
Suatu berkas rekam medis yang berisi tentang adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan pelayanan kesehatan sebagai usaha menegakkan hukum serta penyediaan tanda bukti untuk menegakkan keadilan.
3. Aspek Financial
Suatu berkas rekam medis yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menetapkan biaya pembayaran jasa pelayanan kesehatan tanpa adanya bukti catatan tindakan atau pelayanan maka pembayaran tidak dapat dipertanggung jawabkan.
4. Aspek Research
Suatu berkas rekam medis yang mempunyai nilai penelitian karena isinya menyangkut data atau informasi yang dapat digunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan.
5. Aspek Education
Suatu berkas rekam medis yang berisi data-datan yang dapat digunakan untuk mengetahui kronologis suatu tindakan pelayanan medik yang diberikan kepada pasien dan mengetahui sistem pengelolaan rekam medis.

6. Aspek Dokumentasi
Suatu berkas rekam medis yang digunakan sebagai sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggung jawaban dan laporan sarana kesehatan.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 749 tahun 1989 menyebutkan bahwa Rekam Medis memiliki 5 manfaat, yaitu :
1. Sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pesien.
2. Sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum.
3. Bahan untuk kepentingan penelitian.
4. Sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan.
5. Sebagai bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.

C. Kelengkapan yang harus dipenuhi dalam rekam medis sebuah rumah sakit
1. Berisi keterangan dan catatan serta rekaman tentang pasien secara lengkap meliputi identitas pribadi, sosial dan semua keterang pasien tersebut.
2. Isi catatan meliputi :
• Identitas siapa yang melayani dan siapa yang dilayani, termasuk tanda tangan, inisial dari penulis catatan / yang memberi pelayanan.
• Pelayanan apa saja yang dilakukan atau diberikan kepada pasien.
• Alasan mengapa pelayanan tersebut diberikan.
• Pelayanan tersebut diberikan diberikan waktu (tanggal, jam dan menit).
• Bagaimana proses pelayanan tersebut diberikan kepada pasien.
3. Selama perawatan, data dan informasi rekam medis pasien tertentu harus dapat dibaca oleh yang berhak dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.
4. Catatan penulisan harus lengkap.
5. Informasi yang cukup untuk menentukan (identifikasi pasien), ketika pasien datang untuk berobat pada kunjungan berikutnya.
6. Hasil rekam medis harus didokumentasikan untuk berbagai keperluan pelayanan dan pengelolaan pasien.

D. Pengertian Informed consent
Informed Consent adalah sebuah istilah yang sering dipakai untuk terjemahan dari persetujuan tindakan medik. Informed Consent terdiri dari dua kata yaitu Informed dan. Informed diartikan telah di beritahukan, telah disampaikan atau telah di informasikan dan Consent yang berarti persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk berbuat sesuatu. Dengan demikian pengertian bebas dari informed Consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada dokter untuk berbuat sesuatu setelah mendapatkan penjelasan atau informasi.
E. Fungsi Informed Consent
Informed consent berfungsi untuk :
1. Bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memutuskan secara bebas pilihannya berdasarkan pemahaman yang memadai.
2. Proteksi dari pasien dan subyek.
3. Mencegah terjadinya penipuan atau paksaan.
4. Menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk mengadakan introspeksi diri sendiri (self-Secrunity).
5. Promosi dari keputusan-keputusan yang rasional.
6. Keterlibatan masyarakat (dalam memajukan prinsip otonomi sebagai suatu nilai sosial dan mengadakan pengawasan penyelidikan biomedik).
7. Membatasi otoritas dokter terhadap pasiennya, Sehingga dokter dalam melakukan tindakan medis lebih berhati-hati, dengan kata lain mengadakan tindakan medis atas persetujuan dari pasien.
8. Sebagai penelitian, mencari diagnosis dan untuk terapi.” Ratna Suprapti Samil, Etika Kedokteran Indonesia.
Informasi / keterangan dokter yang wajib diberikan sebelum suatu tindakan dokter dilaksanakan. Menurut Permenkes no 585/MenKes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis Pasal 4 ayat 2 menyebutkan dalam memberikan informasi kepada pasien / keluarganya, kehadiran seorang perawat / paramedik lainnya sebagai saksi adalah penting. Dalam hal terdapat indikasi kemungkinan perluasan tindakan kedokteran, dokter yang akan melakukan tindakan juga harus memberikan penjelasan ( Pasal 11 Ayat 1 Permenkes No 290 / Menkes / PER / III / 2008, Pengecualian terhadap keharusan pemberian informasi sebelum dimintakan persetujuan tindakan kedokteran seperti : Dalam keadaan gawat darurat (emergensi), dimana dokter harus segera bertindak untuk menyelamatkan jiwa dan Keadaan emosi pasien yang sangat labil sehingga ia tidak bisa menghadapi situasi dirinya. Informasi yang harus disampaikan seperti : Diagnosa yang telah ditegakkan, Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan, Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut, Resiko resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi daripada tindakan kedokteran tersebut, Konsekwensinya bila tidak dilakukan tindakan tersebut dan adakah alternatif cara pengobatan yang lain, Kadangkala biaya yang menyangkut tindakan kedokteran tersebut.

F. Kelengkapan informed consent
1. Prosedur Pengisian formulir.
2. Identitas yang memberi persetujuan (nama, umur, jenis kelamin, alamat dan KTP).
3. Identitas pasien (nama, umur, jenis kelamin, alamat, KTP, ruang rawat dan No. rekam medis).
4. Prosedur formulir tindakan medis, hubungan dengan pasien, saksi, dokter yang bertanggung jawab dan yang memberi pernyataan ( nama dan tanda tangan pasien/keluarga serta tenaga kesehatan).

Pelayanan Rawat Inap Yang Baik untuk Pasien Asuransi dan Non-Asuransi

May 16, 2017

1. Pengertian Pelayanan Rawat Inap
Rawat inap (opname) adalah istilah yang berarti proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit. Ruang rawat inap adalah ruang tempat pasien dirawat. Ruangan ini dulunya sering hanya berupa bangsal yang dihuni oleh banyak orang sekaligus. Saat ini, ruang rawat inap di banyak rumah sakit sudah sangat mirip dengan kamar-kamar hotel. Pasien yang berobat jalan di Unit Rawat Jalan, akan mendapatkan surat rawat dari dokter yang merawatnya, bila pasien tersebut memerlukan perawatan di dalam rumah sakit, atau menginap di rumah sakit.
Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang berkunjung ke rumah sakit baik melalui instalasi gawat darurat maupun klinik yang memerlukan perawatan atau pengobatan di rumah sakit minimal dalam waktu 24 jam (Depkes, 2013).

2. Kegiatan Pelayanan Rawat Inap
a. Memberikan bantuan kepada orang yang mempunyai kebutuhan.
b. Memberikan pelayanan atas semua hal seperti : apa yang mereka kehendaki, kapan mereka menghendaki, siapa yang ingin mereka temui, mengapa mereka menginginkannya, cara apa yang mereka kehendaki dalam melakukan pekerjaan tersebut.

3. PERSYARATAN PELAYANAN
Persyaratan administrasi di Rumah Sakit secara umum adalah sebagai berikut :
a. Instalasi Rawat Inap :
1) Pasien Umum
• Menunjukkan KTP / Kartu identitas diri.
• Membayar biaya registrasi sesuai tarif yang berlaku di Rumah Sakit.
2) Pasien Jamkesmas / Jamkesda
• Fotokopi KK (2 lembar).
• Fotokopi KTP (2 lembar).
• Fotokopi Jamkesmas (3 lembar).
• Surat rujukan dari PPK I (dokter keluarga / Puskesmas) 2 lembar.

3) Pasien Asuransi Lain (Inhealth dan Hardlent)
• FC Kartu Asuransi (2 lembar).
• Surat rujukan dari PPK I (dokter keluarga / Puskesmas) 2 lembar.
4) Pasien JKN
• Fotokopi Kartu BPJS (3 lembar).
• Surat rujukan dari PPK I (dokter keluarga / Puskesmas) 2 lembar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional,bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit, maka pasien dapat dijamin apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Pasien sejak awal dirawat sudah menyatakan dirinya dijamin dengan peserta BPJS Kesehatan.
b. Melengkapi kartu BPJS Kesehatan dalam waktu 3 x 24 jam, hari kerja atau sebelum pasien pulang apabila dirawat kurang dari 3 hari.

4. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR
Secara garis besar sistem, mekanisme dan prosedur yang harus dilalui pengguna layanan untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit digambarkan dalam Alur Pelayanan Pasien

Prosedur Penyelesaian Pelayanan Rawat Inap

Keterangan:
1. Pasien dari Instalasi Rawat Jalan / Rawat Darurat melakukan registrasi di loket pendaftaran pasien rawat inap.
2. Petugas loket akan membuat surat perawatan dan pasien melengkapi persyaratan administrasi.
3. Petugas akan mengantar pasien ke ruang rawat inap.
4. Pasien dirawat inap.
5. Melakukan pembayaran di loket pembayaran.
6. Pasien Pulang.
Ringkasan secara umum bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tugas online 1

April 22, 2017

PELAYANAN GAWAT DARURAT YANG BAIK

 

1. Pengertian Pelayanan Gawat Darurat

Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi pelayanan pelayanan promotif, preventif, kurative dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inat, rawat jalan dan gawat darurat (Permenkes No.129 tahun 2008).

Menurut Permenkes UU No.44 Tahun 2009, Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Yang dimaksud dengan pelayanan gawat darurat (emergency care) adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera (imediatlely) untuk menyelamatkan kehidupannya (life saving).

Pelayanan gawat darurat adalah Pelayanan cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan kesehatan tentunya juga tidak terlepas dari sebuah unit yang menangani kegawatdaruratan dan di rumah sakit. Keadaan Gawat Darurat menyangkut baik aspek medis maupun non medis dalam keadaan gawat dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja yang harus segera mendapatkan tindakan medis dan keperawatan yang profesional.

Tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal melalui pelayanan yang cepat, tepat dan profesional dalam penanganan tingkat kegawatdaruratan sehingga mampu mencegah resiko kecacatan dan kematian dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada anda dan keluarga yang teristimewa (Time saving is live saving). Semua kecelakaan (accident) yang menimbulkan cedera fisik, mental, sosial, dan mampu menangani kejadian sehari-hari, korban musibah masal, dan bencana.

 

2. Tujuan Pelayanan Gawat Darurat

a. Untuk memberikan pertolongan pertama bagi pasien yang datang dan menghindari berbagai resiko seperti: kematian, menanggulangi korban kecelakaan, atau bencana lainnya yang langsung membutuhkan tindakan.

b. Memberikan pelayanan komunikatif, cepat dan tepat selama 24 jam terus-menerus.

c. Tercapainya suatu pelayanan kesehatan yang optimal, terarah dan terpadu bagi setiap anggota masyarakat  yang berada dalam keadaan gawat darurat.

d. Mencegah kematian dan cacat pada pasien gawat darurat sehingga dapat hidup dan berfungsi kembali dalam masyarakat sebagaimana mestinya.

e. Menerima dan merujuk pasien gawat darurat melalui sistem rujukan untuk memperoleh penanganan yang lebih.

f. Menanggulangi korban bencana.

 

3. Konsep dasar gawat darurat

a. Pasien Gawat Darurat

Pasien yang tiba-tiba dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya dan atau anggota badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapatkan pertolongan secepatnya. Bisanya di lambangkan dengan label merah. Misalnya AMI (Acut Miocart Infac).

b. Pasien Gawat Tidak Darurat

Pasien berada dalam keadaan gawat tetapi tidak memerlukan tindakan darurat. Bisanya di lambangkan dengan label Biru. Misalnya : Kanker stadium lanjut.

c. Pasien Darurat Tidak Gawat

Pasien akibat musibah yang datang tiba-tiba, tetapi tidak mengancam nyawa dan anggota badannya. Bisanya di lambangkan dengan label kuning. Misalnya : Luka Infeksi

b. Pasien Tidak Gawat Tidak Darurat

Pasien yang tidak mengalami kegawatan dan kedaruratan. Bisanya di lambangkan dengan label hijau. Misalnya : ISPA

c. Pasien Meninggal

Label hitam (Pasien sudah meninggal) merupakan prioritas terakhir. Adapun petugas kesehatan yang bertanggung jawab dalam operasi, pengawasan penerimaan pasien dan daerah ruang tunggu pasien. Selain dari penjelasan di atas di butuhkan pemahaman dampak atau psikologis pada saat keadaan gawat darurat.

 

4. Karakteristik Gawat Darurat

a. Tingkat kegawatan dan jumlah pasien sulit diprediksi.

b. Keterbatasan waktu, data dan sarana: pengkajian, diagnosis, dan tindakan.

c. Keperawatan diberikan untuk seluruh usia.

d. Tindakan memerlukan kecepatan dan ketepatan tinggi.

e. Saling ketergantungan yang tinggi antara profesi kesehatan.

 

5. STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT

1) STANDAR 1 :  FALSAFAH DAN TUJUAN

Instalasi/Unit Gawat Darurat dapat memberikan pelayanan gawat darurat kepada masyarakat yang menderita penyakit akut dan mengalami kecelakaan, sesuai dengan standar. Kriteria :

a. Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan gawat darurat secara terus menerus selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu.

b. Ada instalasi / unit Gawat Darurat yang tidak terpisah secara fungsional dari unit-unit pelayanan lainnya di rumah sakit.

c. Ada kebijakan / peraturan / prosedur tertulis tentang pasien yang tidak tergolong akut gawat akan tetapi datang untuk berobat di Instalasi / Unit Gawat Darurat.

d. Adanya evaluasi tentang fungsi instalasi / Unit Gawat Darurat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

e. Penelitian dan pendidikan akan berhubungan dengan fungsi instalasi / Unit Gawat Darurat dan kesehatan masyrakat harus diselenggarakan.

2) STANDAR 2 :  ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN

Instalasi/Unit Gawat Darurat harus dikelola dan diintegrasikan dengan Instalasi/Unit Lainnya di Rumah Sakit. Kriteria :

a. Ada dokter terlatih sebagai kepala Instalasi / Unit Gawat Darurat yang bertanggungjawab atas pelayanan di Instalasi / Unit Gawat Darurat. Ada Perawat sebagai penganggungjawab pelayanan keperawatan gawat darurat. Semua tenaga dokter dan keperawatan mampu melakukan teknik pertolongan hidup dasar (Basic Life Support). Ada program penanggulangan korban massal, bencana (disaster plan) terhadap kejadian di dalam rumah sakit ataupun di luar rumah sakit. Semua staf / pegawai harus menyadari dan mengetahui kebijakan dan tujuan dari unit. Meliputi : kesadaran sopan santun, keleluasaan pribadi (privacy), waktu tunggu, bahasa, perbedaan rasial / suku, kepentingan konsultasi dan bantuan sosial serta bantuan keagamaan.Ada ketentuan tertulis tentang manajemen informasi medis (prosedur) rekam medik.

b. Ada ketentuan tertulis indikasi tentang pasien yang dirujuk ke rumah sakit lainnya. Ada ketentuan tertulis tentang pendamping pasien yang di transportasi. Pasien dengan kegawatan yang mengancam nyawa harus selalu diobservasi dan dipantau oleh tenaga terampil dan mampu. Pemantauan terus dilakukan sewaktu transportasi ke bagian lain dari rumah sakit atau rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lainnya dan pasien harus didampingi oleh tenaga yang terampil dan mampu memberikan pertolongan bila timbul kesulitan. Umumnya pendamping seorang dokter. Tenaga cadangan untuk unit harus diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan.

c. Ada jadwal jaga harian bagi konsulen, dokter dan perawat serta petugas non medis yang bertugas di UGD. Pelayanan radiologi, hematologi, kimia, mikrobiologi dan patologi harus diorganisir / diatur sesuai kemampuan pelayanan rumah sakit.Ada pelayanan transfusi darah selama 2 jam. Ada ketentuan tentang pengadaan peralatan obat-obatan life saving, cairan infus sesuai dengan stándar dalam Buku Pedoman Pelayanan Gawat Darurat Depkes yang berlaku. Pasien yang dipulangkan harus mendapat petunjuk dan penerangan yang jelas mengenai penyakit dan pengobatan selanjutnya. Rekam Medik harus disediakan untuk setiap kunjungan, Sistem yang optimum adalah bila rekam medik unit gawat darurat menyatu dengan rekam medik rumah sakit. Rekam medik harus dapat melayani selama 24 jam. Bila hal ini tidak dapat diselenggarakan setiap pasien harus dibuatkan rekam medik sendiri. Rekam medik untuk pasien minimal harus mencantumkan:

• Tanggal dan waktu datang.

• Catatan penemuan klinik, laboratorium, dan radiologik.

• Pengobatan dan tindakan yang jelas dan tepat serta waktu keluar dari unit gawat darurat.

• Identitas dan tanda tangan dari dokter yang menangani.

• Ada bagan / struktur organisasi tertulis disertai uraian tugas semua petugas lengkap dan sudah dilaksanakan dengan baik.

3) STANDAR 3 :  STAF DAN PIMPINAN

Instalasi / Unit Gawat Darurat harus dipimpin oleh dokter, dibantu oleh tenaga medis keperawatan dan tenaga lainnya yang telah mendapat pelatihan penanggulangan gawat darurat (PPGD). Kriteria :

Jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga yang tersedia di Instalasi / Unit Gawat Darurat harus sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Unit harus mempunyai bagan oranisasi (organ – organ) yang dapat menunjukkan hubungan antara staf medis, keperawatan, dan penunjang medis serta garis otoritas, dan tanggung jawab. Instalasi / Unit Gawat Darurat harus ada bukti tertulis tentang pertemuan staf yang dilakukan secara tetap dan teratur membahas masalah pelayanan gawat dan langkah pemecahannya. Rincian tugas tertulis sejak penugasan harus selalu ada bagi tiap petugas. Pada saat mulai diterima sebagai tenaga kerja harus selalu ada bagi tiap petugas. Harus ada program penilaian untuk kerja sebagai umpan balik untuk seluruh staf No. Telp. Petugas. Harus ada daftar petugas, alamat dan nomor telephone.

 

4) STANDAR 4 :  FASILITAS DAN PERALATAN

Fasilitas yang disediakan di instalaasi / unit gawat darurat harus menjamin efektivitas dan efisiensi bagi pelayanan gawat darurat dalam waktu 24 jam, 7 hari seminggu secara terus menerus. Kriteria :

a. Di Instalasi gawat darurat harus ada petunjuk dan informasi yang jelas bagi masyarakat sehingga menjamin adanya kemudahan, kelancaran dan ketertiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b. Letak unit / instalasi harus diberi petunjuk jelas sehingga dapat dilihat dari jalan di dalam maupun di luar rumah sakit.

c. Ada kemudahan bagi kendaraan roda empat dari luar untuk mencapai lokasi instalasi / UGD di rumah sakit, dan kemudahan transportasi pasien dari dan ke UGD dari arah dalam rumah sakit.

d. Ada pemisahan tempat pemeriksaan dan tindakan sesuai dengan kondisi penyakitnya.

e. Daerah yang tenang agar disediakan untuk keluarga yang berduka atau gelisah.

f. Besarnya rumah sakit menentukan perlu tidaknya : Ruang penyimpanan alat steril, obat cairan infus, alat kedokteran serta ruang penyimpanan lain. Ruang kantor untuk kepala staf, perawat, dan lain-lain. Ruang pembersihan dan ruang pembuangan. Ruang rapat dan ruang istirahat. Kamar mandi.

g. Ada sistem komunikasi untuk menjamin kelancaran hubungan antara unit gawat darurat dengan : unit lain di dalam dan di luar rumah sakit terkait. RS dan sarana kesehatan lainnya.

h. Pelayanan ambulan.

i. Unit pemadam kebakaran.

j. Konsulen SMF di UGD.

k. Harus ada pelayanan radiologi yang di organisasi dengan baik serta lokasinya berdekatan dengan unit gawat darurat.

l. Pelayanan radiologi harus dapat dilakukan di luar jam kerja. Pelayanan radiologi sangat penting dan dalam unit yang besar harus terletak di dalam unit. Harus tersedia untuk membaca foto untuk akomodasi staf radiologi.

m. Tersedianya alat dan obat untuk Life Saving sesuai dengan standar pada Buku Pedoman Pelayanan Gawat Darurat yang berlaku.

5) STANDAR 5 :  KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Harus ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan tertulis di unit yang selalu ditinjau dan disempurnakan (bila perlu) dan mudah dilihat oleh seluruh petugas. Kriteria :

a. Ada petunjuk tertulis / SOP untuk menangani : Kasus perkosaan, Kasus keracunan, Asuransi kecelakaan, Kasus dengan korban, Kasus lima besar gawat darurat murni (true emergency) sesuai dengan data morbiditas instalasi / unit gawat darurat, Kasus kegawatan di ruang rawat

b. Ada prosedur media tertulis yang antara lain berisi : Tanggungjawab dokter, Batasan tindakan medis, Protokol medis untuk kasus-kasus tertentu yang mengancam jiwa.

c. Ada prosedur tetap mengenai penggunaan obat dan alat untuk life saving sesuai dengan standar.

d. Ada kebijakan dan prosedur tertulis tentang ibu dalam proses persalinan normal maupun tidak normal.

6) STANDAR 6 :  PENGEMBANGAN STAF DAN PROGRAM PENDIDIKAN

Instalasi / Unit Gawat Darurat dapat dimanfaatkan untuk pendidikan dan pelatihan (in service training) dan pendidikan berkelanjutan bagi petugas. Kriteria :

Ada program orientasi / pelatihan bagi petugas baru yang bekerja di unit gawat darurat. Ada program tertulis tiap tahun tentang peningkatan ketrampilan bagi tenaga di Instalasi / Unit Gawat Darurat. Ada latihan secara teratur bagi petugas Instalasi / Unit Gawat Darurat dalam keadaan menghadapi berbagai bencana (disaster) Ada program tertulis setiap tahun bagi peningkatan ketrampilan dalam bidang gawat darurat untuk pegawai rumah sakit dan masyarakat.

7) STANDAR 7 :   EVALUASI DAN PENGENDALIAN MUTU

Ada upaya secara terus menerus menilai kemampuan dan hasil pelayanan instalasi / unit gawat darurat. Kriteria :

a. Ada data dan informasi mengenai : Jumlah kunjungan, Kecepatan pelayanan (respon time), Pola penyakit / kecelakaan (10 terbanyak), Angka kematian.

b. Instalasi / Unit Gawat Darurat harus menyelenggarakan evaluasi terhadap pelayanan kasus gawat darurat sedikitnya satun kali dalam setahun.

c. Instalasi / Unit Gawat Darurat harus menyelenggarakan evaluasi terhadap kasus-kasus tertentu sedikitnya satu kali dalam setahun.

 

 

Daftar Pustaka

 

Permenkes RI Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit.

 

Permenkes RI Nomor 145/Menkes/SK/IX/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Gawat Darurat dan Bencana.

 

Iyer, P. 2004. Dokumentasi Keperawatan : Suatu Pendekatan Proses Keperawatan. Jakarta : EGC

 

Oman, Kathleen S. 2008. Panduan Belajar Keperawatan Emergensi. Jakarta : EGC

 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013. Buku Saku FAQ (Frequently Asked Questions) BPJS Kesehatan. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI

 

 

Tugas Online 2

April 15, 2017

Nama : Fitri Endah Purnamasari
NIM : 20160301194
Matkul : Manajemen Pelayanan Rumah Sakit, online 2

Pelayanan Rawat Jalan yang baik

1. Pengertian pelayanan rawat jalan
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.66/Menkes/II/1987, Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit, untuk keperluaan observasi diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainya tanpa tinggal diruang rawat inap dan pelayanan rawat jalan adalah 8 pelayanan yang diberikan di unit pelaksanaan fungsional rawat jalan terdiri dari poliklinik umum dan poliklinik spesialis serta unit gawat darurat.
Menurut Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit. Pelayanan rawat jalan adalah satu bentuk dari pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap. Pelayanan rawat jalan ini termasuk tidak hanya yang diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan yang telah lazim dikenal rumah sakit atau klinik, tetapi juga yang diselenggarakan di rumah pasien serta di rumah perawatan.
2. Tujuan pelayanan rawat jalan
Menurut depkes, Tujuan dari pelayanan rawat jalan adalah mengupayakan kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga dilakukan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan kepada pasien tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap.
3. Standar pelayanan rawat jalan
Berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, standar minimal rawat jalan adalah sebagai berikut:
a. Dokter yang melayani pada Poliklinik Spesialis harus 100 % dokter spesialis.
b. Rumah sakit setidaknya harus menyediakan pelayanan klinik anak, klinik penyakit dalam, klinik kebidanan, dan klinik bedah.
c. Jam buka pelayanan adalah pukul 08.00 – 13.00 setiap hari kerja, kecuali hari Jumat pukul 08.00 – 11.00.
d. Waktu tunggu untuk rawat jalan tidak lebih dari 60 menit.
e. Kepuasan pelanggan lebih dari 90 %.
f. Ketersediaan pelayanan rawat jalan di Rs jiwa.
4. Indikator serta hal-hal lain yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pelayanan rawat jalan yang baik
Indikator utama untuk mengetahui mutu pelayanan rumah sakit adalah kepuasan pasien. Pelayanan yang baik dari suatu rumah sakit akan membuktikan bahwa rumah sakit tersebut bermutu baik. Kepuasan pasien merupakan penilaian pasien setelah merasakan pelayanan rawat jalan yang diberikan oleh petugas kesehatan dibandingkan dengan harapan pasien. Kualitas pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam usaha menciptakan kepuasan konsumen. Pelayanan berkualitas dalam konteks pelayanan di rumah sakit berarti memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarganya didasarkan pada standar kualitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, sehingga dapat memperoleh kepuasan yang akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pasien dan keluarganya terhadap rumah sakit (Sabarguna, 2004).
Kinerja dan service quality yang tinggi merupakan faktor terpenting tercapainya kepuasan pasien. Service quality merupakan konsep pengukuran kualitas pelayanan yang terdiri dari lima dimensi yaitu kehandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness), keyakinan atau jaminan (assurance), perhatian (empathy) dan tampilan fisik atau berwujud (tangibles). Berdasarkan lima dimensi tersebut akan diketahui terjadi atau tidak gap (kesenjangan), ada tidaknya pengaruh dari lima dimensi kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien dan juga dapat diketahui dimensi kualitas pelayanan yang paling dominan mempengaruhi kepuasan pasien (Tjiptono, 2004).
Prinsip prinsip pelayanan rawat jalan yang baik adalah yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Fasilitas fisik rumah sakit yang memadai.
2. Jam praktek yang tepat, terdapat pelayanan 24 jam dan sistem rujukan yang baik.
3. Penjadwalan kunjungan yang efisien, untuk memperpendek waktu tunggu.
4. Tarif yang terjangkau oleh sasaran.
5. Kualitas pelayanan yang oleh pasien biasanya dinilai baik bila pelayanan olehdokter dan perawat dilakukan dengan ramah, penuh perhatian terhadap kebutuhan pasien dan perasaannya.

Daftar Pustaka
Keputusan Menteri kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Keputusan Menteri Kesehatan No.66/ Menkes / II / 1987/ Pengertian Pelayanan Rawat Jalan.
Keputusan Menteri kesehatan Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Hello world!

October 22, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!